JAKARTA, METROSELEBES.COM - Upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekonomi desa kembali dikuatkan melalui agenda sinkronisasi data desa.
Hal ini terungkap dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, didampingi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, terkait program pemberdayaan masyarakat khususnya pada kategori Desil 5.
Wamenkop menyampaikan bahwa seluruh kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko PM akan melakukan sinkronisasi data presisi desa yang diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga: Sri Mulyani Kucurkan Rp16 Triliun untuk Perkuat Modal Kopdes Merah Putih
Dengan adanya sinkronisasi data, arah pembangunan desa diharapkan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Kebijakan ini sejalan dengan target pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Data BPS pada Maret 2024 menunjukkan angka kemiskinan nasional masih berada di 9,36 persen atau sekitar 25,22 juta jiwa.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Komitmen Rakyat dan Keamanan Nasional
Melalui program berbasis data presisi, intervensi pemerintah dapat lebih efektif karena kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Bagi Kementerian Koperasi dan UKM, salah satu langkah konkret yang akan dioptimalkan adalah program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Program ini dirancang untuk memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat di tingkat desa sekaligus memperluas akses masyarakat pada pembiayaan, usaha produktif, serta jaringan pemasaran.
Baca Juga: Donggala dan Bank Sulteng Resmikan Sistem Pajak Online untuk Tingkatkan PAD
Selain itu, inisiatif ini juga selaras dengan strategi pembangunan inklusif yang menekankan peran desa sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.