Pemerintah harus mempercepat verifikasi untuk memastikan bahwa semua honorer yang memenuhi syarat mendapatkan perhatian yang layak.
Kemudian mekanisme pengangkatan sebagai ASN harus transparan dan adil, mempertimbangkan kontribusi dan pengabdian para honorer selama ini.
Baca Juga: Reaksi Ketua Fraksi PKS Jawa Tengah Tanggapi Kasus PMK yang Kembali Merebak
Regulasi ASN yang sedang dalam proses finalisasi adalah langkah positif menuju peningkatan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Sebenarnya pemerintah harus cepat menangani masalah nasib para honorer yang belum terverifikasi.***