JAKARTA, METROSELEBES.COM - Rapat sinkronisasi ekonomi nasional yang dipimpin Menko PM Muhaimin Iskandat bersama sejumlah kementerian dan lembaga resmi digelar di Kantor Kemenko PM pada 2 September 2025.
Pertemuan ini dihadiri Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa PDTT, Kemenparekraf, Badan Pusat Statistik, serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
Agenda utama rapat adalah memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan peluang usaha.
Dalam paparannya, Menko PM menekankan bahwa lapangan kerja dan usaha produktif adalah kunci untuk menekan angka pengangguran yang saat ini menurut data BPS masih berada di kisaran 5,11% per Februari 2025.
Selain itu, tingkat kemiskinan per Maret 2025 tercatat sebesar 9,03% atau sekitar 25 juta jiwa, yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target penurunan signifikan.
Sinkronisasi antar-kementerian ini juga diarahkan agar setiap program tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dan berimplikasi langsung pada masyarakat.
Baca Juga: Kopdes Sidomulyo Torehkan Sejarah Baru, Ekspor Kopi Jember Tembus Tiga Negara
Dengan strategi ini, Kemenko PM optimistis berbagai program pemberdayaan dapat menghasilkan dampak nyata, mulai dari peningkatan pendapatan keluarga, dukungan UMKM, hingga penguatan ekonomi desa.
Upaya bersama ini selaras dengan arahan Presiden @prabowo yang menargetkan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada 2028.
Sebagai perbandingan, Bank Dunia mencatat Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 24% pada 1999 menjadi di bawah 10% pada 2023, namun tantangan pasca-pandemi masih cukup besar, terutama di daerah pedesaan dan wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Baca Juga: Kementerian Koperasi Gandeng 4.300 Kampus, Perkuat SDM Pengelola Kopdes Merah Putih
Dengan langkah sinkronisasi yang diperkuat, pemerintah optimis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, membuka lebih banyak peluang kerja, serta memperkecil jurang ketimpangan sosial.***